Jakarta — Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) tengah menggencarkan program kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air sebagai respons terhadap krisis kekurangan dokter gigi yang melanda berbagai daerah, terutama wilayah Indonesia Timur dan pelosok Jawa. Plt. Bupati dan pemerintah daerah telah secara resmi meminta PDGI untuk membuka jalur kolaborasi akademik yang lebih konkret, termasuk program magang terstruktur, penelitian bersama, serta pendirian Klinik Pendidikan Gigi di daerah kekurangan tenaga medis.
Kekurangan dokter gigi di Indonesia sendiri sudah mencatatkan angka yang mengkhawatirkan. Rasio dokter gigi terhadap populasi di beberapa provinsi masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang merekomendasikan minimal 1 dokter gigi per 5.000 penduduk. Kondisi ini diperparah oleh distribusi yang tidak merata, di mana sebagian besar dokter gigi terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
"Kerja sama antara PDGI dan perguruan tinggi bukan sekadar formalitas. Ini adalah jalur strategis untuk mendistribusikan tenaga dokter gigi muda ke daerah yang membutuhkan," terang seorang pejabat daerah dalam rilis resmi, Senin (13/4/2026). Pemerintah provinsi Jawa Barat sendiri telah mengalokasikan dana pendamping untuk mendukung program ini, termasuk beasiswa khusus bagi mahasiswa kedokteran gigi yang bersedia mengabdi di daerah pelosok selama minimal tiga tahun setelah lulus.
Di sisi akademis, beberapa fakultas kedokteran gigi (FKG) ternama seperti FKG Universitas Indonesia, FKG Universitas Gadjah Mada, dan FKG Universitas Padjadjaran telah menyatakan kesiapan untuk membuka program rotation klinis di fasilitas kesehatan daerah. Program ini memungkinkan mahasiswa koas untuk menajalankan bagian klinis di puskesmas atau klinik daerah, sekaligus menyelesaikan persyaratan pendidikan.
Dampak positif dari program ini sudah mulai terasa. Di Kabupaten Bekasi, kerja sama antara PDGI, pemerintah daerah, dan universitas lokal telah melahirkan program pilot denominado "Doctor Gigi Villages" yang menempatkan dokter gigi fresh graduate di tiga kecamatan sekaligus. Hasil awal menunjukkan peningkatan kunjungan pasien gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga 40 persen dalam enam bulan pertama.
Bagi mahasiswa kedokteran gigi yang tengah menyusun rencana karir, perkembangan ini menawarkan opsi yang menjanjikan. Program-program pemerintah seperti wajib kerja dokter gigi (WKDG) yang sedang digodok ministry of health akan memberikan insentif dan kemudahan praktik bagi dokter gigi yang memilih mengabdi di daerah. Selain itu, skema tanggung renteng (corporate guarantee) dari pemerintah daerah juga tengah disiapkan untuk memberikan jaminan kelayakan praktik di wilayah target.
Kendati demikian, beberapa tantangan masih harus dijawab bersama. Infrastruktur klinik di daerah pelosok yang masih minim, keterbatasan alat dan bahan Kedokteran Gigi, serta masalah aksesibilitas menjadi Momongan yang harus diselesaikan secara sistemik. PDGI sendiri menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program pelatihan berkelanjutan (continuing professional development/CPD) secara daring bagi dokter gigi yang praktik di daerah, sehingga kualitas layanan tetap terjaga.
Ministry of Health Indonesia dalam kesempatan terpisah juga menyampaikan bahwa tambahan 160 program studi spesialis kedokteran baru yang disetujui dalam anggaran 2026 akan mencakup peningkatan kapasitas FKG di berbagai universitas. Langkah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga dokter gigi spesialis yang juga sangat缺乏 di tanah air.
Untuk dokter gigi muda yang tertarik berkontribusi, PDGI membuka pendaftaran program relokasi melalui portal resmi di seluruh daerah. Informasi lengkap mengenai skema pendaftaran, persyaratan, dan insentif tersedia di website resmi PDGI pusat maupun kantor cabang daerah.
Akses materi lengkap, tryout, dan video belajar di satu aplikasi
